Kesehatan

BPJS Kota Baubau Gelar Media Gathering, Sosialisaikan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang JKN-KIS

BAUBAU – Kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Baubau di aula Metro Baubau, rabu (19/12/18). Dalam mensosialisasikan tentang kehadiran Peraturan Persiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2018.

Perpres nomor 82 tahun 2018, adalah sebagai implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS, red). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instasi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Tutus Novita Dewi menjelaskan Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti berikut ini:

1. Pendaftaran bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan, serta sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Namun untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

2. Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa,
Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan Perhitungan iuran sama dengan PPU, yang mana tanggungan pemerintah yaitu 3 persen sementara 2 persen dipotong dari penghasilan peserta.

3. Status Peserta yang ke Luar Negeri, masih terkait kepesertaannya. dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan. Jika telah kembali ke Indonesia, maka peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia.

4. Aturan Suami Istri Sama-Sama Bekerja
Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

5. Tunggakan Iuran dalam Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jikaia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

6.Denda Layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% daribiaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

7. Aturan JKN-KIS Terkait PHK Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Lebih lanjut, ditambahkanya Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Untuk itu, kata dia, Dengan adanya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ini dapat mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Maka dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kianoptimal,” harapnya. (Piq)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

Jendela Informasi Masyarakat Kepton

www.jelajahkepton.com

PT. JELAJAH KEPTON NUSANTARA

Alamat : Jl. Rusa no 08, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna

Badan Hukum No.
AHU-0025954.AH.01.11.TAHUN 2018
TANGGAL 23 FEBRUARI 2018

Baubau,  23-2-2018

DOWNLOAD

DOWNLOAD

© COPYRIGHT PT. JELAJAH KEPTON NUSANTARA 2018

To Top