Kabupaten Buton Tengah

Mengulas Pergub Sultra dan Perbup Buteng Tentang Standar Operasional

BAUBAU – Polemik Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara no 70 tahun 2019 dan Peraturan Bupati (Perbup) Buton Tengah no 2 tahun 2019 yang mengatur tentang standar operasional prosedur pencitraan media pada kedua lingkup daerah tersebut dianggap salah satu upaya mematikan eksistensi Pers.

Gunardih Eshaya, Salah satu insan pers Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan, lahirnya peraturan itu sebagai bentuk ketidakpahaman Pemda setempat tentang Undang-undang Pers dan fungsi keberadaan dewan pers.

Gunar memaparkan, undang-undang Pers memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki undang- undang lainnya, yakni Undang-undang Pers menganut prinsip swaregulasi.

“Maksudnya segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan dari Undang-undang Pers tidak dimuat oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat pers sendiri. Pembuatan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pers oleh masyarakat pers sendiri inilah yang dinamakan prinsip swaregulasi,” kata Gunar. 

Dipaparkan Gunar, swaregulasi dikaitkan dengan salah satu fungsi Dewan Pers. Menurut pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Pers, salah satu fungsi Dewan Pers adalah memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Berdasarkan ketentuan inilah jika Undang-undang Pers membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk menjabarkannya, tidak dibuat oleh pemerintah tetapi oleh organisasi pers dengan difasilitasi Dewan Pers.

Sebagai contoh kata Gunar, dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya disebut, Pers wajib melayani hak jawab.

”Bagaimana pelaksanaan hak jawab itu sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Pers. Untuk memperjelas hal inilah kemudian Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers membahas dan membuat peraturan tentang hak jawab. Maka lahirlah Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam peraturan ini dijabarkan secara rinci bagaimana pelaksanaan hak jawab yang dimaksud oleh Undang-undang Pers,” papar Gunar.

Ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f inilah salah satu ‘keutamaan’ dari Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut ketentuan ini, Dewan Pers berfungsi memfasilitasi organisasiorganisasi pers menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas kewartawanan.

Inilah yang dimaksud dengan keutamaan atau salah satu mahkota dari Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Pers untuk mengeluarkan peraturan di bidang pers yang sesuai dengan sifat hakekat pers.

“Jadi ini merupakan pengakuan resmi yang sangat tegas terhadap prinsip mengatur diri sendiri untuk bidang pers,” kata Gunar.

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2004 badan-badan yang dibentuk oleh peraturan setingkat undang-undang dapat membuat peraturan di bidangnya. Dengan demikian, Peraturan Dewan Pers mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Sebagai peraturan yang dibuat berdasarkan turunan dari undang-undang, Peraturan Dewan Pers tidak saja mengikat masyarakat pers sendiri, tetapi juga semua pihak yang terkait dengan pers, termasuk yang bukan masyarakat pers.

Dilihat dari arti katanya, ‘memfasilitasi’ bermakna membuat segala sesuatu menjadi mudah. Arti mempermudah bukan hanya menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan organisasi pers menyusun peraturan di bidang pers, tetapi juga termasuk menyiapkan konsep, melaksanakan pendataan atau riset, menyediakan tenaga ahli atau pakar, mengorganisir proses pembuatannya dan seterusnya.

“Pengalaman jejak sejarah bangsa Indonesia terbukti, pemerintah yang mana pun, jika diberi peluang, cenderung untuk memperlemah kemerdekaan pers dengan berbagai cara, termasuk jika perlu menabrak ketentuan undang-undang bermacam dalil,” ungkap Gunar

Dia mencontohkan, Undang-undang No.11 Tahun 1966 pers tidak boleh dibredel dan tidak perlu izin dari pemerintah. Tetapi dalam praktek pemerintah memakai ”masa transisi” yang terdapat dalam pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 untuk tetap mengendalikan pers dengan izin.

Dalam hal ini pemerintah menafsirkan masa transisi sekitar 20 tahun. Begitu pula pada periode berikutnya, pemerintah tetap “mengendalikan” pers melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Alasannya pemerintah saat itu, SIUPP tidak ada kaitannya dengan isi tetapi dengan perusahaan pers. Kalau perusahaan pers dinilai menyimpang oleh pemerintah, dengan serta merta pemerintah dapat membatalkan SIUPP yang sudah diberikan, tetapi pemerintah bersikeras tidak melakukan pembredelan terhadap pers.

“Hal itulah yang melatarbelakangi para pembuat Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers berkeyakinan, jika pemerintah diberikan kewenangan membuat peraturan pelaksana dari Undang-undang tentang Pers, apapun tingkatan dan bentuknya, akan tetap cenderung memanfaatkannya untuk membentengi diri dari pers, sekaligus mengurangi kemerdekaan pers,” jelas Gunar.

Olehnya itu kata Gunar, pilihannya jatuh kepada sikap tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tentang Pers. Sebaliknya agar Undangundang Pers tetap dapat operasional, kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi pers membuatnya.

“Itu pun harus melibatkan masyarakat pers. Inilah yang disebut self regulasi, yakni kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Jadi saya sarankan kepada Pemprov Sultra dan Pemkab Buteng untuk segera mencabut Pergub dan Perbup yang mengatur tentang standar operasional media. Cobalah berkoordinasi dengan Dewan Pers,” tutup Gunar.

Admin.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jendela Informasi Masyarakat Kepton

www.jelajahkepton.com

PT. JELAJAH KEPTON NUSANTARA

Alamat : Jl. Rusa no 08, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna

Badan Hukum No.
AHU-0025954.AH.01.11.TAHUN 2018
TANGGAL 23 FEBRUARI 2018

Baubau,  23-2-2018

DOWNLOAD

DOWNLOAD

© COPYRIGHT PT. JELAJAH KEPTON NUSANTARA 2018

To Top